Tuesday, November 21, 2017

Jual Tol, Negara Tak Peduli Rakyat

Oleh: Ratna Sari Dewi, SE

KRISIS keuangan Negara benar-benar mengalihkan pemerintah dari tugasnya sebagai peri’ayah/pengurus rakyat. Pemerintah betul-betul focus mencari cara-cara untuk mengisi kas Negara tanpa peduli dampaknya semakin menyusahkan masyarakat. Tax amnesty, usulan sumber-sumber pajak baru seperti pajak cerai dan rujuk, mengejar setoran dari BUMN sampai menjual asset-aset yang sebenarnya adalah milik umum rakyat seperti jalan (tol), termasuk bandara dan pelabuhan. Seperti yang diberitakan banyak media, presiden mempersilahkan menjual jalan tol yang telah diresmikan. Tercatat tol yang dimaksud ada tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu), tol Medan-Binjai dan tol Atas Laut Bali.

Presiden memang saat ini focus membangun infrastruktur. Namun, menurut beliau tidak lagi menggunakan cara-cara lama yaitu bangun lalu memiliki. Menurut beliau lagi, cara itu cara kuno. Beliau menjelaskan pada sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta, bahwa kebutuhan untuk membangun infrastruktur untuk lima tahun adalah Rp 5.500 triliun sementara yang mampu disediakan APBN dan APBD hanya 30%. Tentu sisanya didapatkan dari investasi swasta. Bila dana untuk membangun misalnya Rp 10 triliun, djual Rp 30 triliun. Lalu dana itu digunakan untuk membangun di tempat lain. Lalu jual lagi 10 kali lipat. Negara akan untung berlipat-lipat.

Gencarnya pemerintah membangun infrastruktur, tentu disambut gembira masyarakat. Apalagi membangunan ini tidak difokuskan hanya di Jawa tapi juga luar Jawa bahkan sampai Papua.
Namun, pertanyaannya “pemerintah membangun infrastruktur terutama jalan, untuk rakyat atau swasta?”

Kalau dibangun untuk rakyat, kenapa harus dikelola oleh swasta?
Semua orang paham bila jalan dikelola oleh swasta berarti untuk memanfaatkannya mesti memenuhi syarat yaitu ‘beruang’. Artinya, tak beruang atau orang miskin yang ga sanggup bayar tol, ga boleh pakai tol. Uang yang dibayarkan bukan sekali untuk semua tol yang dilalui tapi dibayar tiap kali masuk pintu tol. Ditambah lagi, dalam rentang waktu tertentu, pengelola tol menaikkan tarif. Pemakai jalan yang notabene adalah warga akan berlipat bebannya.

Apalagi saat ini, pemerintah mengharuskan penerapan uang elektronik untuk membayar tol. Disamping merepotkan, mesti ngisi kartu dulu dan pemakaiannya tidak bisa sampai Rp 0. Artinya, bila sampai saldo minimal yang ditentukan yaitu Rp 10.000, kartu tidak bisa dipakai dan harus diisi ulang. Bisa dibayangkan rata-rata jumlah sepuluh ribu kali ratusan ribu kendaraan tiap harinya. Untuk siapakah uang itu? Yang pasti bukan untuk rakyat.

Bukan pemerintah saat ini aja yang melakukan jual asset umum rakyat. Pemerintah-pemerintah sebelumnya juga melakukan hal yang sama seperti SBY telah menjual 36 BUMN, pada masa Megawati bahkan pemerintah menjual Sipadan dan Ligita. Tak beda pada masa Gusdur dan Suharto.

Semuanya ini menunjukkan bahwa selagi paradigma yang dipakai oleh pemerintah tentang hubungan pemerintah dengan rakyat adalah hubungan kapitalis yaitu untung rugi, sampai kapan pun jargon dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat hanyalah lips service, pencitraan yang menguntungkan segelintir orang tapi menzhalimi jutaan masyarakat. Pantaskah ini terus dipertahankan?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!