Thursday, September 28, 2017

Tolak Perppu Ormas, Alat Membungkam Rakyat

Oleh: Munirah, S.T.P.

Perppu Ormas telah melabrak asas kedaulatan hukum, dimana Perppu telah memindahkan otoritas pembubaran ormas dari pengadilan ke tangan penguasa, demikian papar Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) bersama Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi (KAPI).

Melalui Perppu ini, pemerintah dapat secara sepihak menuduh, menetapkan, sekaligus memberikan sanksi kepada ormas yang dipandang melanggar dan bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses pengadilan.

Mekanisme pembubaran ormas sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 A, telah melabrak asas hukum yang selama ini dijunjung tinggi. Mekanisme pembubaran meniadakan asas praduga tak bersalah.

Ormas tidak dihadirkan secara adil di muka pengadilan untuk membela diri dari tuduhan penguasa. Di manakah letak keadilan hukum, jika ormas diposisikan bersalah dan dibubarkan kemudian setelah itu dipersilakan menggugat secara tata usaha negara.

Tampak jelas praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui Perppu ini. Wewenang pembubaran secara sepihak semakin otoriter jika dikaitkan dengan wewenang tafsir tunggal yang dimiliki Pemerintah untuk menafsirkan frasa " Ormas bertentangan dengan Pancasila".

Perppu telah merampas wewenang yudikasi pengadilan, menggabungnya dalam satu kesatuan wewenang eksekutif. Kondisi ini menghilangkan prosedur check and balances, sehingga kekuasaan menjadi monokrasi dan otoriter.

Ancaman di Balik Perppu Ormas

Perppu selain telah merubah konsepsi negara hukum menjadi negara kekuasaan, juga berpotensi melahirkan politik balas dendam. Perppu dapat dijadikan alat untuk menggebuk rival politik penguasa.

Selain itu, Perppu juga dapat menjadi alat untuk membungkam suara rakyat yang kritis terhadap kebijakan penguasa. Perppu telah menimbulkan sifat saling curiga antar anak bangsa, sehingga rakyat lupa dengan masalah kompleks yang mendera bangsa ini.

Tolak Perppu Ormas

Melihat ancaman terhadap Perppu ini, sudah seharusnya semua komponen secara tegas melakukan penolakan. Secara hukum, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk membatalkan Perppu. MK harus mengembalikan asas hukum berlaku pada UU Ormas.

Sementara itu, DPR RI memiliki kewajiban politik menolak Perppu sekaligus memerintahkan Presiden untuk mencabutnya. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi juga memiliki kewajiban sosial untuk melakukan Social Review atas pelaksanaan Judicial Review yang dilakukan MK, dan Political Review yang dilakukan DPR RI.

Untuk itu, MK dan DPR wajib menindaklanjuti aspirasi penolakan Perppu yang banyak disuarakan rakyat. []


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!