Tuesday, September 26, 2017

Ironi Tata Kelola LNG( LIQUEFIED Natural Gas)

Oleh : Dyah Hikmawati, S.Si.,M.Si. (Dosen Fisika Universitas Airlangga)

ENAM September 2017 yang lalu  Presiden RI Joko Widodo bersama rombongan kunjungan kenegaraan ke Singapura dalam rangka menghadiri perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. Pada kunjungan ini tak disangka berbuah kesepakatan kontrak Heads of Agreement, HoA suplai gas cair (Liquefied Natural Gas/LNG ) antara PLN dengan traders Singapura yaitu Keppel Offshore and Marine dan Pavilion Gas, bahwa ini akan mensuplai kebutuhan LNG untuk wilayah bagian barat Indonesia.

Sontak,berita ini menimbulkan banyak komentar. Ironi, Singapura negara kecil yang tidak memiliki ladang gas mensuplai Indonesia yang memiliki banyak ladang gas bahkan eksportir gas. Sementara Data Kementerian ESDM menyebutkan tahun 2014 sebanyak 22 kargo LNG tidak terserap, tahun 2015 naik 66 kargo bahkan tahun lalu menjadi 66,6 kargo yang tidak terserap. Indonesia  mengekspor gas ke China dengan harga  US$ 2,6/MMBTU, lalu Indonesia mengimpornya  dari Singapura dengan US$ 3,8/MMBTU, ditambah ongkos shipping US$ 1/MMBTU, biaya regasifikasi US$ 1,5/MMBTU, tol fee US$ 1-2/MSCF dan sampai Pembangkit listrik bisa  mencapai sekitar US$ 8-9/MMBTU! Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 (Permen ESDM 45/2017) tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, impor gas baru dibolehkan apabila tidak ada pasokan gas dari dalam negeri yang harganya di bawah 14,5% Indonesian Crude Price (ICP) ekitar US$ 7,25/MMBTU sampai di pembangkit listrik.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN, Amir Rosidin, dalam diskusi di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (11/9/2017), beralasan bahwa kesepakatan tersebut bukan impor tapi swap atau barter LNG, dimana PLN  bertukar pasokan LNG dengan Keppel, untuk  pembangkit-pembangkit listrik PLN di Tanjung Pinang dan Natuna karena kedua daerah itu sedang berkembang pesat, agar biaya transportasinya lebih efisien. Dengan mekanisme swap, PLN akan bertukar pasokan LNG dengan Keppel. Misalnya PLN punya kontrak LNG dari Bontang, pasokan LNG tersebut dibelokkan ke Singapura jadi milik Keppel. Lalu sebagai gantinya, LNG milik Keppel dikirim ke PLN di Tanjung Pinang atau Natuna. PLN juga menginginkan infrastruktur gas yang dibangun Keppel menggunakan skema BOT (Build, Operate, Transfer) sehingga infrastruktur menjadi milik PLN ketika kontrak kerja sama sudah habis,yang menurut Amir intermediete  sekitar 5 tahun.

Bagaimana kontrak kesepakatan seperti ini bisa terjadi? Padahal, gas kita yang ada di Natuna justru diekspor ke Vietnam? Apakah antar BUMN yang menangani gas dan PLN tidak bekerjasama?

Kepada Republika.co.id, Ahad (27/8) Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radi  berpendapat..Ada dua penyebab yang membuat harga gas di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan Singapura. Pertama, kita memang kekurangan infrastruktur untuk mengalirkan gas dari hulu ke konsumen, PGN atau Pertagas termasuk ke PLN. Kedua diizinkannya trader yang tidak memiliki infrastruktur, masuk ke industri gas dan  mendapatkan jatah gas. Para trader ini hanya menjadi makelar  dan menjual jatahnya  ke PLN, PGN atau Pertagas dan  mengambil margin keuntungan, dan hal inilah yang menyebabkan harga gas mahal. Tentu saja hal ini dalam jangka panjang berdampak buruk karena menghilangkan kedaulatan negara pada pasokan energi untuk melayani rakyat terutama untuk kebutuhan listrik domistik dan industri hingga produk-produk Indonesia menjadi mahal dan tidak mampu bersaing.

Fakta ini semakin memperjelas gambaran kita betapa negeri ini telah dicengkeram oleh para trader pemilik capital yang dilindungi oleh negara. Bahkan negara sebesar Indonesia tidak berdaya melawan. Sebuah fakta yang diakui atau tidak membuktikan Indonesia dalam jerat neokapitalisme dan neoimperalisme. Melegalkan suberdaya alam milik bersama bangsa dikuasai swasta bahkan asing membuat Indonesia kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar rakyatnya akan energi sehingga bangsa Indonesia gagal bersaing dengan bangsa lain. Paradigma berpikir pragmatis membuat kita gagal memahami persoalan ketidakmandirian energi.

Paradigma Islam sangat jelas. konsep bagaimana mengelola sumber daya alam, termasuk gas dalam hal ini. Menurut pandangan Islam, hutan, air, dan energi adalah milik umum. Ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW.‘‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api“ (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). Maka, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta/trader (Corporate Based Management) tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara (State Based Management) dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk layanan,sandang, pangan papan, pendidikan,keehatan dan keamanan. Dengan pengembalian kepemilikan tambang-tambang energi potensial ini kepada negara, maka negara akan berdaulat dan penyelenggaraan kegiatan energi tercukupi, sehingga krisis energi tidak terjadi. Paradigma penguasa dalam Islam adalah melayani rakyatna hingga setiap individu tercukupi kebutuhan asasinya termasuk kebutuhan akan listrik atau energi lainnya. Bukan penguasa yang sekedar regulator sehingga para trader dapat memainkan harga kebutuhan pokok rakyat sesuai keinginannya. Hanya Khilafah Islamiyah yang mampu mengelola sumberdaya alam untuk menjamin terpenuhi kebutuhan semua rakyatnya.[]


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!