Sunday, August 27, 2017

Aliansi Mahasiswi dan Aktivis Kota Kendari Tolak Perppu Ormas Islam (No 2 Tahun 2017)

Kendari-Sultra. Puluhan mahasiswi dan aktivis kota Kendari menghadiri diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswi Muslimah Penjaga Indonesia di Taman Tugu Universitas Halu Oleo [Ahad,16/07] dalam rangka menolak PERPPU pembubaran ormas islam yang telah diterbitkan oleh pemerintah pada pekan lalu. PERPPU pembubaran ormas islam ini dinilai lebih kejam dari penjajahan belanda, orde lama dan orde baru..

Rini Hapsanjani selaku manager forum FM2PI (aktivis HMJ Poltekes) mengungkapkan bahwa
terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017 bukanlah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia melainkan Perpu ini berlaku secara umum terhadap organisasi Islam apapun juga di negara kita ini. Perlu diketauhi bahwa, Perpu No. 2 Tahun 2017 adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang isinya norma/aturan tentang berbagai hal tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam perppu Perpu No. 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu ini. Terhadap ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administrative berupa pencabutan status badan hukum bagi ormas oleh Menkumham  dan/atau sanksi pidana berupa dapat dipidana seumur hidup atau pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Rini menambahkan bahwa dalam PERPPU NO 2 Tahun 2017 proses pembubaran ormas dilakukan Menkumham tanpa proses pengadilan. Inilah point penting perbedaan isi Perpu ini dengan PERPPU sebelumnya (UU No. 17 Tahun 2013) dimana mewajibkan Menkumham untuk lebih dulu meminta persetujuan pengadilan jika ingin membubarkan ormas. Dengan Perpu yang baru ini, Menhumkam dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini. Sungguh, ini adalah ciri pemerintahan yang dictator/otoriter.

Forum ini berjalan dengan lancar. Diakhir forum, para mahasiswi dan aktivis menandatangani pernyataan sikap  menolak PERPPU Ormas. Berikut poin-point pernyataan sikap-nya:

Kami mahasiswi dan aktivis kota kendari  menolak dengan tegas PERPPU Ormas Islam No 2 Tahun 2017, hal ini dikarenakan:
Perppu Pembubaran Ormas mengandung sejumlah poin-poin yang akan membawa Indonesia ke era rezim dictator yang represif dan otoriter;
Pertama: Dihilangannya proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas (pasa 61) membuka pintu kesewenang-wenangan karena pemerintah akan bertindak secara sepihak  dalam menilai, menuduh dan bertindak.
Kedua, Adanya ketentuan yang bersifat karet seperti larangan melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA dan penyebaran paham lain yang dianggap menggangu pancasila dan UUD 1945 berpotensi dmaknai secara sepihak untuk menindas lain.
Ketiga, adanya ketentuan pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas.

Allahu Akbar!
※like,share dan komen※ semoga menjadi amal shalih.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!